lagi, gaza diserang israel. 300-an (smoga) syahid.

di mana tank, pesawat tempur, dan rudal-rudal kita?
lagi, ibarat barang antik
hiasan untuk pameran.

tentara-tentara kita?
lagi, entah terbelenggu di mana..

lagi, para penguasa hanya mengumbar kata,
nihil senjata.
kepengecutan yang maha sempurna!
aroma bangkai membahana!

dan kita, rakyat jelata
hanya bisa turun jalan
berteriak
dan membakar bendera.

khilafah,
bangun, bangun!

INSIDEN pilu mewarnai bulan Ramadhan di Pasuruan. Ratusan orang terjepit di antara pagar, banyak yang berteriak. Belasan orang tersungkur terinjak-injak.

Sebanyak 21 orang tewas dan banyak yang pingsan serta dilarikan ke rumah sakit, setelah berdesakan dan terinjak saat berebut zakat dari dermawan bernama H Saikhon di Gang Pepaya, Jalan dr Wahidin, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (15/9). (kompas.com senin, 15 september 2008 | 20:00 WIB)

>> hanya Rp 30 ribu yang mereka kejar sampai mati. sementara, menurut LIPI, lebih dari Rp 400 triliun telah dihamburkan untuk pembiayaan pemilu langsung selama lima tahun terakhir. pemilu yang ujung-ujungnya tetap saja memunculkan pemimpin-pemimpin korup! inilah indonesia, negara yang tengah tersilaukan ilusi demokrasi. belum cukupkah untuk menjadi pelajaran?!

Lepas senja, 23 juli yang lalu, bertepatan dengan penghitungan hasil suara pilgub Jatim putaran 1, saya tenggelam dalam sebuah diskusi menarik dengan seorang tokoh sepuh sebuah partai Islam di Gresik. Haji Y, namanya. “Disaksikan” potret Natsir yang dipajang di sudut ruangan, cukup lama kami saling menumpahkan kegelisahan. Dengan bercanda, Haji Y mengawali perbincangan dengan menyatakan diri telah mengikuti fatwa Gus Dur: golput.

Mengalirlah diskusi antar dua generasi. Yang satu telah matang dengan asam garam kehidupan, yang lain sesekali terbakar letupan pemikiran.

Nada suara saya pastilah terdengar gemas dan kurang sopan ketika mempertanyakan di mana partai-partai Islam ketika disahkan UU SDA, PMA, listrik, pelayaran, sampai terakhir kasus dinaikkannya harga BBM. Bukankah semua itu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap syariat Islam? Bukankah keterdiaman partai-partai Islam membuat mereka tidak berbeda dengan partai-partai sekuler, dan rakyat semakin tidak tahu bahwa syariat juga mengatur urusan kebijakan publik strategis semacam itu?

Tanpa berusaha menutupi, pria hampir udzur itu menjawab bahwa sangat bisa jadi para tokoh partai Islam itu memang tidak tahu menahu tentang syariat Islam di bidang itu. Dan, kata beliau, mereka tidak punya waktu untuk mengkajinya karena sistem politik yang berlaku membuat mereka terlalu sibuk mempersiapkan pemilu 5 tahunan!

Ada nilai yang bergeser memang. Jika sejak awal Al-Quran menegaskan bahwa keharusan umat Islam untuk membentuk suatu kelompok (QS 3:104), termasuk partai politik tentunya, adalah untuk menyeru kepada al-khayr, memerintahkan yang ma’ruf, dan mencegah yang munkar, maka terasa sekali bahwa kebanyakan parpol Islam saat ini hanya terfokus pada usaha-usaha pemerolehan kekuasaan. Grafik intensitas kegiatan politik mereka selalu meningkat tajam menjelang pemilu, yang itu pun bukan seruan kepada al-khayr maupun amar ma’ruf nahi munkar. Kalau pun sesekali bersikap kritis terhadap Pemerintah, seringkali itu dilatari oleh niatan memperoleh simpati rakyat, bekal wajib untuk bertarung rebutan suara.

Ini adalah potret ironi. Kalaupun toh parpol-parpol tersebut berhasil menduduki kekuasaan, sekian tahun pertama akan digunakan untuk mengembalikan modal pemilu sebelumnya dan sekian tahun terakhir adalah masa pencarian modal untuk pemilu berikutnya. Di tengah-tengahnya, bisa jadi dimanfaatkan untuk mempertebal kantong individu-individu partai, sebagamana terlihat selama ini bahwa aktifis-aktifis parpol Islam juga tidak sepi dari kasus-kasus korupsi. Jadi, dalam rentang masa berkuasa yang hanya lima tahun, berapa banyak waktu yang digunakan kesejahteraan rakyat, jika ada?

Kenyataan menyedihkan seperti ini tentu jauh dari gambaran sistem pemerintahan Islam. Karena Islam tidak mengenal sistem pemerintahan partai sebagaimana yang lazim dalam negara-negara demokrasi, maka fungsi partai di dalamnya bukanlah untuk merebut kekuasaan. Berbagai partai dapat hidup bersama dan berjuang demi kebaikan masyarakat, yaitu dengan membumikan amanat QS 03: 104 di atas.

Dalam habitat masyarakat Islam, partai-partai politik akan memiliki banyak waktu untuk membekali para anggotanya sekaligus mendidik masyarakat dengan tsaqafah Islam. Dan dengan tsaqafah itulah mereka mengukur mana ma’ruf mana munkar untuk kemudian mengeksekusi tindakan permuhasabahan terhadap pemerintah jika terjadi penyimpangan dan keteledoran, berusaha memperbaiki keadaan. Kritik diberikan secara ikhlas, tidak dihasung oleh syahwat kekuasaan.

Masalahnya, pewujudan pemerintahan Islam, yang jelas-jelas merupakan urusan politik itu, juga mestinya meniscayakan eksistensi parpol. Maka jika parpol-parpol yang ada larut marut dalam pragmatisme pesta konyol bernama pemilu, kemana kita akan menanam harapan?

Harus ada parpol Islam baru yang memahami dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Parpol yang tidak sekedar menjadikan Islam sebagai embel-embel dan hiasan, apalagi kuda tunggangan, tetapi memposisikannya sebagai ruh gerakan. Parpol yang menargetkan kembalinya kehidupan Islam dan serius memperjuangkannya sejak dalam pikiran. Parpol yang digawangi oleh individu-individu yang meski tidak ma’shum tetapi mempunyai komitmen tinggi terhadap Dien dan ummat. Dan bila pemilu hanya akan memandulkan perannya, maka partai tersebut tidak perlu ikut-ikutan berebut kursi. Sejarah-sejarah revolusi mengajarkan bahwa gerak perubahan mendasar justru berangkat dari jalanan, bukan dari gedung-gedung pemerintahan.

Mungkin, gara-gara tidak ikut pemilu, orang-orang tidak akan menyebutnya parpol. Silahkan, tapi dengan sedikit mengkorupsi Shakespeare dalam Romeo and Juliet-nya, kita bisa berkilah: “Apa arti sebuah nama? Toh mawar akan tetap wangi meski namanya diganti kamboja.”

Tentu itu hanya di awal. Pada saatnya kelak umat harus dibebaskan dari nalar politik negara-negara Barat, bahwa parpol tidaklah selalu sama dengan peserta pemilu, dan bahkan justru banyak kelompok-kelompok peserta pemilu yang sejatinya bukan partai politik melainkan UD, Usaha Dagang! Dan karenanya, golput bukanlah suatu dosa, atau sekedar ikut Gus Dur, melainkan justru wujud kesadaran berfikir. Wallahu a’lam.

makin lama, pemilu semakin menyempurnakan dirinya sebagai ajang dagelan boros.

jawapos hari ini (2/9/08) memberitakan bahwa seorang pimpinan partai (sebut saja Mr X) bakal menghamburkan miliaran rupiah di pemilu 2009. hadiah uang Rp 10 miliar akan diberikannya kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak di Indonesia, 5 miliar untuk caleg internal partai bersangkutan yang memperoleh suara terbanyak di antara sesama kader, dan 1 miliar untuk caleg yang berhasil mencapai 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) di dapil masing-masing.

apa tujuannya? simpel. menurut sekjen DPP partai tersebut, melalui sayembara itu, para caleg didorong berbuat banyak bagi rakyat. mau tidak mau, kata sang sekjen, mereka harus turun dengan berbagai aksi konkret, mulai kegiatan sosial, pemberian santunan, sampai perbaikan ekonomi rakyat. ”ini namanya pancingan supaya para caleg kita bersemangat dan bersaing secara positif dalam pemilu 2009 nanti,” katanya.

logika yang aneh. memangnya selama ini para caleg tidak bersemangat ketika berkampanye? di mana-mana yang terlihat adalah semangatnya, termasuk Mr X sendiri (meski bukan sebagai caleg) dalam iklan dirinya, meski tidak ada iming-iming 10 miliar. bahkan semangat Mr X itu membawa korban. suster andi rabiah, yang populer dipanggil suster apung, merasa tertipu saat dijadikan bintang iklan “hidup adalah perbuatan” (kompas 15/08/08).

posisi caleg, apalagi presiden, adalah lahan yang sangat basah untuk mengeruk kekayaan. itu sudah cukup untuk menarik minat orang-orang yang gila uang. hadiah miliaran rupiah yang dijanjikan Mr X hanya semakin mempertegas fakta bahwa mereka-mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kebanyakan adalah pemburu kemewahan, bukan pihak yang benar-benar tulus memperjuangkan aspirasi rakyat. dari sini pula, usaha menghubungkan hadiah Rp 10 M dengan peningkatan persaingan positif dalam pemilu sulit dicari korelasinya. justru sangat dimungkinkan hadiah tersebut malah membuat para caleg semakin “kreatif” menempuh cara-cara negatif.

walhasil, akan sangat ironis jika para caleg tersebut turun ke masyarakat dengan berbagai aksi konkret, mulai kegiatan sosial, pemberian santunan, sampai perbaikan ekonomi rakyat hanya pada masa kampanye dan dengan sendirinya kegiatan-kegiatan “mulia” akan terhenti itu ketika jabatan plus uang Rp 10 M sudah didapat.

jika manusia-manusia seperti itu berhasil menduduki jabatan incarannya, tumpaslah kepentingan rakyat, sebagaimana selama ini terjadi. berbagai produk UU yang dilahirkan DPR terbukti hanya upaya untuk melayani kepetingan-kepentingan pemilik modal, bukan rakyat yang diwakilinya. UU migas, kelistrikan, pelayaran, dan lain sebagainya, adalah bukti dari semua itu.

jika mereka gagal, memang tidak akan banyak berpengaruh pada rakyat. tetapi, diri dan keluarga bisa hancur, tidak hanya pada level finansial tetapi juga sosial. beberapa waktu lalu, seorang calon bupati ponorogo yang gagal dalam pilbub 2005 berkali-kali mencoba bunuh diri karena terlilit hutang miliaran rupiah yang ia pakai untuk dana kampanye.

di sisi lain, secara nakal, orang juga akan tergoda untuk bertanya: jika untuk orang lain saja Mr X mengeluarkan setidaknya Rp 16 M, berapa kira-kira duit yang dibelanjakan untuk dirinya sendiri sebagai (naga-naganya) calon presiden? maklumlah kita, bahwa kontestan pemilu butuh dana sangat besar. sekedar untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jatim saja, sebagaimana laporan gp-anshor.org, pasangan peraih angka terbanyak di pilgub putaran 1 kemarin menghabiskan dana sekitar Rp 1,3 triliun.

tidak hanya di tingkat peserta pemilu dana banyak dikucurkan. negara sebagai institusi penyelenggara pemilu pun juga mengeluarkan tidak sedikit uang. untuk 2009, dana pemilu dianggarkan Rp 6,67T dan untuk operasional KPU sebesar Rp 793,9 Miliar, sebagaimana laporan beritasore.com tanggal 1 juni 2008.

dan, pemilu yang mahal ini terjadi lima tahun sekali. itu tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di propinsi dan kabupaten, bahkan desa. ironisnya, seringkali pemimpin terpilih tetap saja pemimpin korup, juga para anggota legislatifnya! tidakkah ini dagelan yang boros? tidakkah ada yang berfikir bahwa dana pemilu yang begitu besar itu akan jauh lebih baik digunakan untuk membangun sekolah atau mengentaskan orang-orang miskin dari kemelaratannya? dan tidakkah ada di antara kita yang memberanikan diri bertanya, setidaknya dalam fikiran, betulkah demokrasi memang satu-satunya pilihan?

ngantor hari kedua, 02/09/08

aku hanya ingin berkata:
demokrasi akan tercabut nyawanya
khilafah akan mengakhiri hibernasinya
segera!

ujung rajab 1429

uang mereka tadah dari para pemegang modal
sebagai tanda jadi kebijakan-kebijakan rahasia masa depan
media mereka beli
untuk memajang wajah-wajah badut
lengkap dengan slogan dan janji-janji kemakmuran.

dan kau harus memilih.

sebab jika tidak
maka kau adalah orang yang tidak peduli urusan bangsa
dan tidak layak hidup di negeri ini,
katanya.

hohoho
kedaulatan rakyat
lima tahun sekali
karenanya ini disebut pesta
meski sebenarnya tidak,
sama sekali.

nonton kartun, 19 juli 2008

Wanita desa ini sedang menampung air minum dari lubang air di sungai yang mulai kering di Boyolali, Jawa Tengah. Musim kering melanda beberapa daerah di Indonesia. Sebagian perlu bemil-mil untuk mendapat air minum (hidayatullah.com)

kamp intel asing engkau dekap aman dari segala gangguan
bahan bakar engkau jauhkan dari gapaian tangan-tangan kerontang
paham sesat engkau gamang bergetar hilang pegangan

laskar-laskar sengaja diprovokasi
lalu dengan bantuan sesama komprador
kau gunakan untuk menutupi bangkai
berharap rakyat lupa mereka sedang sekarat, mati.

siapakah berhalamu itu, a big fat good-boy?

kamar depan, juni 08