demokrasi itu candu

ATTENTION: artikel ini adalah kelanjutan dari dialog brodin dan bejo

Setidaknya ada dua fakta penting-mendasar tetapi sepertinya sengaja disembunyikan dari sistem demokrasi. Para guru di sekolah tidak pernah mengajarkannya. Para politisi tidak pernah mengungkapkannya. Bahkan para dukun dengan kemampuannya yang linuwih itupun tidak pernah memberitahukannya. Apalagi para kyai dan ustad-ustad televisi. Akibatnya, yang tampak dari demokrasi hanyalah konsep persamaan di depan hukum, kebebasan bersuara, dan seabrek iming-iming kebaikan lainnya. Karena itu, sebagian besar orang dengan pongahnya menganggap bahwa demokrasi adalah sistem yang tanpa cacat, yang akan mengantarkan umat manusia pada keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan (mungkin) di akhirat.

Dua fakta penting-mendasar yang sebenarnya gamblang tetapi orang-orang enggan mambahasnya itu adalah bahwa demokrasi sejatinya adalah sistem yang salah memilih tuhan; dan bahwa demokrasi sebenarnya tidak mempunyai mekanisme, dan karenanya tidak pernah berhasil, untuk menjadikan rakyat benar-benar memiliki kedaulatan.

Salah mengangkat tuhan

Salah besar jika kita menyangka bahwa Tuhan dalam jargon Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang dimaksud dalam jargon itu bukanlah Tuhan pencipta alam semesta, Dzat yang menghidupkan dan mematikan manusia, melainkan manusia itu sendiri. Sebab, dalam demokrasi, manusialah– dan bukannya Dzat Wajibul Wujud Al-Azali, The Ultimate Reality, Sang Absolutivismus Uber Alles—yang berhak membuat hukum, menetapkan benar salah, dan memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Bahkan jika hukum buatan manusia itu bertabrakan dengan ajaran-ajaran Tuhan, sebagaimana yang sering terjadi, hukum manusia itulah yang berlaku. Dan, menurut Islam, sesuatu/seseorang telah memenuhi syarat untuk menjadi “tuhan” tandingan bila hukum yang dibuatnya ditaati, meski hukum itu bertentangan dengan hukum Tuhan yang asli (QS. 9:31). Dengan begitu, manusia telah diangkat menjadi tuhan dalam sistem demokrasi.

Dalam hal ini, antara teokrasi dan demokrasi sebenarnya tidak jauh berbeda. Jika dalam konsep teokrasi para pendeta membuat sendiri hukum kemudian membohongi umatnya bahwa hukum itu adalah hukum Tuhan, maka demokrasi secara terang-terangan menjadikan manusia sebagai pemegang hak membuat hukum. Jadi, ada kesamaan mendasar antara teokrasi dan demokrasi, yaitu bahwa hukum dibuat oleh manusia. Dengan kata lain, tuhan dari kedua sistem ini ternyata sama saja: human being!

Konsep seperti ini jelas ngawur. Betapa banyak hal yang tidak diketahui dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Betapa banyak hal yang sebenarnya ada tetapi tidak bisa diindera oleh manusia. Betapa mudah manusia berbuat salah. Betapa banyak hal-hal di masa depan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Betapa banyak hal-hal di masa lalu yang manusia sudah tidak bisa lagi mengingatnya. Lalu bagaimana mungkin makhluk yang serba terbatas ini dijadikan sebagai tuhan pemegang hak membuat aturan kehidupan?!

Karena realitas dirinya yang serba terbatas itulah, hukum-hukum buatan manusia, alih-alih dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, justru seringkali menimbulkan problem-problem baru. Hukum-hukum pidana di Indonesia misalnya. Penjara bukannya menjadi tempat bertaubatnya para penjahat, malah berfungsi sebagai kawah condrodimuko yang membuat mereka bertambah ahli dalam melakukan kejahatannya. Karenanya, angka kejahatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Padahal, negara sudah banyak mengeluarkan uang untuk memberi makan dan akomodasi bagi para penjahat itu selama di penjara.

Sistem ekonomi kapitalis adalah contoh lainnya. Memang bagi negara-negara kuat, sistem buatan manusia ini banyak memberi manfaat (betapa banyak Amerika mengeruk kekayaan negara-negara lain), tetapi bagi bangsa-bangsa kecil? Hutan mereka menjadi gundul. Barang-barang tambang mereka menjadi habis. Mata uang mereka sewaktu-waktu dapat menurun drastis nilainya. Ujung-ujungnya mereka menjadi miskin. Dan karena miskin itulah mereka tidak bisa sekolah, jika sakit tidak bisa membeli obat, bahkan untuk makan saja mereka kesulitan. Melakukan tindak kriminal pada akhirnya adalah satu-satunya pilihan yang kasat mata.

Hukum buatan manusia juga telah membuat penduduk planet ini berada dalam kondisi yang sangat ironis. Betapa tidak, jutaan orang di bagian selatan bumi mati kelaparan sementara jutaan lainnya di bagian utara bumi justru mati kebanyakan makan! Lengkapnya bisa dibaca di tulisan lain brodin, yang kemenyek pakai bahasa Inggris. Di sini.

Demikianlah, dengan menjadikan hak membuat hukum ada di tangan manusia, demokrasi telah salah memilih tuhan.

Rakyat tetap tidak berdaulat

Jika demokrasi menetapkan bahwa tuhan, pemegang kedaulatan membuat aturan kehidupan, adalah manusia, pertanyaannya adalah: manusia yang mana?

Mestinya semua manusia. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara terdapat 200 juta manusia, maka 200 juta manusia itulah yang berwenang membuat hukum di negara itu. Artinya, setiap kali hendak mengeluarkan kebijakan atas permasalahan tertentu, negara harus mengumpulkan 200 juta manusia ini untuk dimintai pendapatnya. Bagaimana jika 200 juta manusia itu ternyata mempunyai 200 juta pendapat yang berbeda? Ah itu kemungkinannya sangat kecil. Paling-paling 200 juta manusia itu akan terpolarisasi ke dalam puluhan pendapat saja. Oke, kalau begitu pendapat mana di antara puluhan pendapat itu yang akan dijadikan kebijakan? Ambil suara. Temukan suara mayoritas. Itulah kebijakan yang berlaku. Bagaimana jika di antara 200 juta orang itu terdapat 50 juta penjahat, 40 juta orang bodoh, dan 20 juta teroris, bukankah itu memungkinkan pendapat mayoritas bukanlah pendapat yang terbaik? Nggak ngurus! Yang penting mayoritas! Oke-oke, sabar dulu ya. Ini pertanyaan terakhir. Mengumpulkan 200 juta orang setiap kali ada masalah itu apa nggak susah dan nggak makan biaya banyak, Pakde? Nah, itulah relevansi konsep perwakilan rakyat. Rakyat tidak harus dikumpulkan semua untuk membuat hukum. Cukup melalui wakil-wakil mereka yang mereka pilih sekian tahun sekali.

Masalahnya, ternyata demokrasi tidak mempunyai mekanisme tertentu yang bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh para wakil rakyat adalah benar-benar cerminan dari suara mayoritas rakyat. Justru, yang seringkali terjadi adalah bahwa produk-produk hukum yang dikeluarkan lembaga wakil rakyat acapkali bertentangan dengan kehendak mayoritas. Ketika hampir semua rakyat waktu itu menolak kenaikan BBM, DPR justru meridhai keputusan dhalim pemerintah itu. Ketika rakyat dimana-mana menolak kedatangan Bush akhir tahun lalu, DPR did nothing untuk mencegah SBY mengacak-acak istana bogor dengan pembangunan helipad sebagai sesajen buat Presiden Amerika itu. Ketika sejuta lebih rakyat, di Jakarta saja, turun jalan mendesak segera disahkannya RUU APP, yang terjadi malah perubahan habis-habisan terhadap RUU itu. Begitulah, demokrasi tidak memiliki mekanisme yang jelas agar keputusan wakil rakyat sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya.

Yang lebih konyol lagi, apa yang terjadi di lapangan justru sering menunjukkan bahwa banyak rakyat yang tidak melek hukum. Gimana mau melek hukum jika bahasa yang digunakan dalam kitab perundang-undangan begitu mbulet dan sulit dipahami manusia kebanyakan?! Ini sekaligus menjadi penjelasan mengapa di negeri-negeri demokratis jasa pengacara, kelompok manusia yang mengerti hukum, sangat laris. Maka betapa ironisnya, rakyat pemegang kedaulatan membuat hukum ternyata tidak melek hukum.

Walhasil, tuhan dalam demokrasi sejatinya bukan manusia atau rakyat secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian kecil di antara mereka.

Siapa? DPR-kah? Oh, jangan buru-buru menyimpulkan.

Untuk menjadi anggota DPR itu tidak murah. Butuh modal banyak. Kaum berduit kapitalis melihat ini sebagai kesempatan. Didanailah para calon anggota DPR. Harapannya, jika para calon anggota DPR itu nanti benar-benar menjadi anggota DPR, keputusan-keputusan yang dibuat mereka akan selalu berpihak pada kepentingan para kapitalis itu. Ya, politik balas jasa begitulah. Kalau para anggota DPR itu menolak, tinggal diancam akan dibeberkan kebusukan-kebusukannya, semua jadi beres. Jadilah sebagian besar (kalau tidak semuanya) anggota DPR itu badut-badut politik yang tunduk patuh pada arahan kapitalis.

Para anggota DPR yang pencalonannya dulu tidak didanai para kapitalis pun masih bisa dikendalikan. Kasih uang, kasih mobil, sodori perempuan cantik, hukum pun bisa terbeli. Para anggota DPR adalah manusia biasa, yang sulit untuk bisa bertahan dari suap para kapitalis. Hal yang sama juga berlaku bagi para pejabat pemerintah lainnya, termasuk presiden dan para menterinya. Ini beneran lho.

Bahkan, kekuatan para kapitalis tidak hanya berhenti di situ. Uang mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa di bidang media massa. Koran, televisi, dan radio bisa mereka perintahkan untuk menyiarkan berita A dan menyembunyikan berita B. Opini umum di masyarakat pun dapat mereka setting sedemikian rupa, termasuk untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan rakyat tetapi menguntungkan para kapitalis.

Dan, sekali lagi, demokrasi tidak memiliki mekanisme apapun untuk membuat hal busuk ini tidak terjadi. Paling banter orang hanya akan berkata: “kalau DPR dan pemerintah tetap dikendalikan para kapitalis, di pemilu berikutnya mereka tidak akan dipilih”. Begitulah, rakyat harus rela didhalimi kapitalis hingga pemilu berikutnya. Dan, ketika pemilu berikutnya sudah berlangsung sedemokratis apapun, ternyata pengaruh kapitalis tidak juga hilang. Dan rakyat terus saja dininabobokkan dengan kalimat: kita tunggu pemilu berikutnya. Begitu seterusnya. Ahh…!!

Yang lebih gila lagi, kadang para pemilik modal tidak perlu repot-repot bersembunyi di balik boneka-bonekanya. Mereka bisa memegang langsung simpul-simpul pembuatan kebijakan negara. Di Indonesia, tidak jarang ada penguasaha yang juga tampil sebagai tokoh politik di pemerintahan. Contohnya? Gole’ono dewe. Di Amerika, sama saja. Saya tidak tahu latar belakang kabinet Bush yang sekarang. Tapi, sebagian daftar kabinetnya di periode sebelumnya adalah sebagai berikut.

Ada Goerge W Bush sendiri, yang mempunyai kursi di perusahaan minyak Harken Energy; Dick Cheney (Wakil Presiden), merupakan CEO Halliburton Industries, perusahaan jasa minyak yang berurusan dengan Irak; Mantan Menteri Keuangan Paul O’Neill merupakan CEO Alcoa, pabrik alumunium terbesar di dunia; Menteri Perdagangan Donald Evans merupakan CEO Tom Brown Inc., sebuah perusahaan minyak dan gas senilai 1,2 milyar dolar; Donald Rumsfeld merupakan CEO G.D. Searle, sebuah perusahaan farmasi; Colin Powell berada dalam Dewan Direktur Gulfstream Aerospace dan AOL; dan seterusnya (Sumber: Asif Khan. 2003. Exposition Of Capitalism: A Corrupted Creed (part III)).

Jadi, para kapitalis adalah pemilik invisible dan kadang malah very-very visible hands, yang bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan negara semau mereka, meski itu bertentangan dengan kehendak rakyat banyak. Ini tidak bisa dicegah oleh demokrasi karena memang sistem ini tidak dilengkapi dengan mekanisme untuk itu. Maka para kapitalislah, dan bukannya rakyat secara keseluruhan, yang yang sebenarnya menjadi tuhan dalam demokrasi. Vox Kapitalis, Vox Dei.

Demokrasi, oh demokrasi. Sudahlah mempertuhankan manusia itu suatu kesalahan besar, apatah lagi jika manusia yang dipertuhankan itu ternyata adalah para kapitalis. Sistem model begini, tidak akan membawa keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia, apalagi di akhirat.

Demokrasi = Vox Kapitalis Vox Dei;
Teokrasi = Vox Gerejawan Vox Dei;
Kerajaan = Vox Raja Vox Dei.

Tidakkah kita rindu pada sebuah sistem dimana Vox Dei adalah Vox Dei, dan bukan yang lain?

~ by ahmad nadhif on March 20, 2007.

One Response to “demokrasi itu candu”

  1. Western democracy means Occupation
    Western democracy means humiliation
    Western democracy means genocide
    Western democracy means supporting brutal dictators
    Western democracy means cluster bombing
    Western democracy means double standerd
    Western democracy means might is right
    Western democracy means WAR
    Western democracy means exploitation
    Western democracy means imperialism
    Western democracy means killing innocent kids
    Western democracy means ABU GHARIB Torture Prison
    Western democracy means rape and massrape
    Western democracy means stealing OIL
    Western democracy means election useless in Pelestine
    Western democracy means divide and rule
    Western democracy means Gas pipeline to steal gas
    Western democracy means Guantanamo Bay
    Western democracy means secret prisons
    Western democracy means no Human rights
    Western democracy means supporting murder of 700 civilian in Uzbekistan
    Western democracy means CIA’sRendition
    Western democracy means killing news reporters
    Western democracy means bombing Al-Jazeera office in Kabul
    Western democracy means supporting Israeli Apartheid
    Western democracy means modern slavery
    Western democracy means Project American Power

    down with democracy!
    up with khilafah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: