syariah yang mana dan trauma masa lalu

berikut ini adalah coretan saya di milis MAPK JEMBER yang ditanggapi secara cerdas dan jeli oleh zayyin alfi jihad (lihat di sini). selamat menikmati.

“seorang terpelajar harus sudah bisa adil sejak dalam pikirannya” (dikutip dari ingatan, nasehat jean marais kepada minke)

di luar sana, ada beberapa pertanyaan dan pernyataan tentang khilafah, yang menurut saya tidak adil. Dua di antaranya sempat pula terlontar (baik tersurat maupun tersirat) di milis ini akhir-akhir ini.

1. Jika khilafah tegak, syariah yang mana yang diterapkan? Syariah-nya HTI, PKS, Muhammadiyah, atau bla bla bla?
2. Sejarah khilafah diwarnai dengan pertikaian antar kelompok, maka konsep khilafah tidak layak diterapkan.

yang saya maksudkan dengan ketidakadilan adalah begini: pertanyaan dan pernyataan yang sama ternyata tidak diberlakukan kepada sistem kenegaran lain selain khilafah. Oke, mari kita preteli satu per satu.

1. Jika khilafah tegak, syariah yang mana yang diterapkan? Syariah-nya HTI, PKS, Muhammadiyah, NU, atau bla bla bla?

Pertanyaan ini sesungguhnya sama saja dengan pertanyaan: jika demokrasi ditegakkan, syariah-demokrasi yang mana yang diterapkan? “syariah”-nya Partai Republik, Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PD, atau bla bla bla? Bukankah pemahaman partai-partai ini terhadap syariah demokrasi juga tidak tunggal? Anehnya, ini tidak pernah dijadikan masalah besar sebagaimana ketika menyangkut khilafah. Bukankah ini adalah wujud ketidakadilan berfikir, atau setidaknya ketidakadilan bertanya?

Tapi baiklah, saya tetap akan menjawab pertanyaan tidak adil ini.🙂 (buat pak is, makasih ya)

Sesungguhnya banyak bagian dari syariat Islam yang sangat gamblang, dimana tidak ada satupun orang Islam (sing genah) yang memahaminya secara berbeda. Misalnya, kewajiban zakat, shalat, puasa, haji. Itu pasti, tdk bisa ditolak. Shalat itu menghadap kiblat, maghrib tiga raka’at, shubuh dua raka’at, puasa wajib di bulan ramadhan, haji ke baitullah di mekkah dan sebagainya, juga sudah cukup clear kan? Kemudian tentang akhlak, mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk, juga cukup jelas. Tentang makanan, mana yang halal mana yang haram, itu cukup clear. Tentang aurat, mana yang aurat mana yang bukan sebenarnya juga cukup clear. Kalaupun ada perbedaan hanya menyangkut muka, apakah termasuk aurat atau bukan. Bahwa zina, riba, syirik, mencuri, membunuh manusia tanpa haq, semua itu terlarang, juga cukup jelas. Jadi, ada sangat banyak aspek syariat yang sebenarnya sudah clear, sehingga dalam hal seperti ini tidak perlu ada pertanyaan syariat Islam yang mana.

Tapi selain itu, terutama pada masalah-masalah furu’ memang terdapat ikhtilaf. Sebagai bocoran, terhadap soal ini Hizbut Tahrir memisahkannya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah syariat yang menyangkut masalah-masalah individu (ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlaq). Bagian ini, semuanya diserahkan kepada individu masing-masing untuk mengikuti pendapat mana yang dinilai paling kuat. Negara tidak akan mentabani atau mengadopsi pilihan syariat tertentu untuk menjadi pendapat negara. Masing-masing warga negara berhak untuk memutuskan hukum syariat mana yang akan diikutinya. Misalnya, apakah ketika shalat subuh memakai qunut atau tidak; shalat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat, semua diserahkan pada pilihan masing-masing. Tetapi bila sudah menyangkut kemaslahatan bersama, maka negara akan mentabani atau mengadopsi sebuah pendapat hukum yang dinilai paling kuat hujjahnya. Misalnya perihal penetapan awal dan akhir Ramadhan. Tidak asyik kaum muslim berpuasa dan berlebaran sendiri-sendiri. Pasti akan berpotensi menimbulkan kekacauan, seperti yang terjadi selama ini.

Bagian kedua adalah syariat yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau muamalah (ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya). Di sini, negara wajib mentabani syariat mana yang dinilai paling kuat hujjahnya yang akan diadopsi oleh negara dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana prosesnya? Prosesnya melalui ijtihad. Siapa yang berijtihad? Siapa saja boleh berijtihad. Akhirnya toh nanti akan bisa dilihat siapa yang paling unggul. Di tengah masyarakat ada memang orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, ada juga yang sebenarnya tidak. Dan yang memiliki kemampuan ijtihad pun juga bertingkat-tingkat.

Dalam konteks yang sedikit berbeda, hal serupa juga biasa terjadi di negara-negara demokrasi. Di Indonesia misalnya, pernah terjadi perdebatan mengenai sah-tidaknya Habibie menggantikan Soeharto. Sebagian pakar hukum menyatakan sah, sebagian lagi menyatakan tidak. Mana yang kemudian lebih bisa diterima? Ternyata yang pertama, karena yang mengatakan tidak sah itu adalah Dimyati Hartono, seorang ahli hukum kelautan! Dia dinilai tidak kredibel berbicara tentang hukum tata negara. Lha yang begini ini kan mekanisme wajar, dan mekanisme itu sebenarnya juga terjadi dalam masyarakat Khilafah. Nanti akan terlihat siapa mujtahid yang paling kompeten.

Sebagai tambahan, ketika terjadi perbedaan ijtihad, khalifah berhak untuk mengambil salah satu pendapat yang dinilainya paling kuat. Kalau sudah begini, siapa saja wajib terikat dalam hal pelaksanaannya (sekali lagi, pelaksanaannya, bukan pendapat atau pemikirannya) , baik yang sepakat atau tidak. Amrul Imaam Yarfa’ul Khilaf. Ini kan yo mirip tho dengan yang namanya hak perogratif presiden? Meski demikian, jika memang pendapat khalifah dinilai lemah, siapapun boleh mengajukan argumennya. Sangat dimungkinkan khalifah mengubah kebijakannya. Berbeda dengan sistem teokrasi (tak tebeli ben jelas, he he), khalifah bukanlah titisan dewa yang pendapatnya pasti benar dan tidak mungkin salah.

Dengan demikian, pertanyaan “syariah yang mana?” sdh terjawab. Dipun persilahkan menawi wonten pertanyaan lanjutan.

2. Sejarah khilafah diwarnai dengan pertikaian bahkan pembunuhan antar kelompok, maka konsep khilafah tidak layak diterapkan.

Statemen ini pernah saya sentil di blog saya, yang akhirnya ditanggapi oleh Pak Arief Maftuhin. Di sini.

BRODIN : apakah kau menolak demokrasi karena kennedy ditembak mati dan reagen pun mengalami percobaan pembunuhan?

BEJO : tidak

BRODIN : lalu mengapa kau tolak khilafah dengan alasan umar dan utsman dibunuh orang?!

BEJO : (..diam..)

BRODIN : apakah kau menolak demokrasi karena amerika pernah mengalami perang saudara yang berdarah-darah?

BEJO : tidak

BRODIN : lalu mengapa kau tolak khilafah dengan alasan meletusnya peristiwa assyura di karbala dan chaos saat naiknya abu abbas ash shafah?!

BEJO : (..diam..)

BRODIN : apakah kau tolak demokrasi karena SBY menaikkan harga BBM hingga kemiskinan di negeri ini semakin meningkat?

BEJO : tidak

BRODIN : lalu mengapa kau menolak khilafah dengan alasan yazid memerintah dengan kedhaliman?!

BEJO : (..diam..)

BRODIN : aku menolak demokrasi karena konsepnya memang busuk. sangat busuk. maka jika kau menolak khilafah, tolaklah karena konsepnya, tanpa menyebut-nyebut kesalahan sebagian orang yang salah dalam menerapkannya. itu jika kamu bisa. kalau tidak bisa, ke laut saja sana!!

BEJO : ngapain?

BRODIN : cari kerang!!

BEJO : cari kerang?? hyuuk..

Sejatinya, pernyataan seperti ini bukanlah kritik terhadap ide khilafah, melainkan terhadap PENERAPAN ide khilafah. Maka betapa tidak adilnya jika kesalahan dalam penerapan ide khilafah dijadikan senjata untuk memerangi ide khilafah. Lebih tidak adil lagi jika ternyata serangan model seperti ini hanya berlaku secara ekslusif terhadap ide khilafah, excluding sistem-sistem kenegaraan yang lain. Coba, pernahkah pelontar pernyataan ini bilang: pada masa pancasila diterapkan di Indonesia, terjadi peristiwa gestapu, pembantaian di ambon, poso, sampit, bla bla bla; maka dengan begitu, pancasila tidak layak diterapkan! Pernahkah? Tidak kan? Mengapa? Karena alur logika seperti itu jelas, meminjam Tukul, ngawur tralala! Anehnya, logika semacam ini tiba-tiba menjadi “ilmiah” ketika membahas ttg khilafah.

Beberapa perang antar golongan yang sempat terjadi pada masa khilafah bukanlah sesuatu yang inheren dg sistem khilafah; bahkan syariat islam melarang keras sikap ashabiyah (hadits: laisa minnaa man da’aa ilaa ashabiyah, wa qaatala ‘alaa ashabiyah, wa maata ‘alaa ashabiyah). Justru perang antar golongan itu merupakan pelanggaran terhadap ide khilafah itu sendiri. Dengan demikian, sekali lagi, tidaklah adil menjadikan beberapa potret kelam sejarah umat islam yang sempat menodai rentang panjang masa keemasaanya di zaman khilafah sebagai alasan utk mentidaklayakkan ide khilafah.

Mekaten, saya percaya jawaban saya ini akan menimbulkan polemik. Yang tidak setuju, silahkan memberikan tanggapan. Sumonggo…

~ by ahmad nadhif on September 21, 2007.

One Response to “syariah yang mana dan trauma masa lalu”

  1. ass… mau silah ukhuwah.. eh, silaturrahim (mana yang lebih nyunnah istilahnya?? sesuai dengan dalil) ditunggu kunjungan balasannya..

    >> kalo berkunjung itu yang ikhlas, mas, nggak usah minta dikunjungi balik.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: