parpol Islam terhadang pemilu

Lepas senja, 23 juli yang lalu, bertepatan dengan penghitungan hasil suara pilgub Jatim putaran 1, saya tenggelam dalam sebuah diskusi menarik dengan seorang tokoh sepuh sebuah partai Islam di Gresik. Haji Y, namanya. “Disaksikan” potret Natsir yang dipajang di sudut ruangan, cukup lama kami saling menumpahkan kegelisahan. Dengan bercanda, Haji Y mengawali perbincangan dengan menyatakan diri telah mengikuti fatwa Gus Dur: golput.

Mengalirlah diskusi antar dua generasi. Yang satu telah matang dengan asam garam kehidupan, yang lain sesekali terbakar letupan pemikiran.

Nada suara saya pastilah terdengar gemas dan kurang sopan ketika mempertanyakan di mana partai-partai Islam ketika disahkan UU SDA, PMA, listrik, pelayaran, sampai terakhir kasus dinaikkannya harga BBM. Bukankah semua itu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap syariat Islam? Bukankah keterdiaman partai-partai Islam membuat mereka tidak berbeda dengan partai-partai sekuler, dan rakyat semakin tidak tahu bahwa syariat juga mengatur urusan kebijakan publik strategis semacam itu?

Tanpa berusaha menutupi, pria hampir udzur itu menjawab bahwa sangat bisa jadi para tokoh partai Islam itu memang tidak tahu menahu tentang syariat Islam di bidang itu. Dan, kata beliau, mereka tidak punya waktu untuk mengkajinya karena sistem politik yang berlaku membuat mereka terlalu sibuk mempersiapkan pemilu 5 tahunan!

Ada nilai yang bergeser memang. Jika sejak awal Al-Quran menegaskan bahwa keharusan umat Islam untuk membentuk suatu kelompok (QS 3:104), termasuk partai politik tentunya, adalah untuk menyeru kepada al-khayr, memerintahkan yang ma’ruf, dan mencegah yang munkar, maka terasa sekali bahwa kebanyakan parpol Islam saat ini hanya terfokus pada usaha-usaha pemerolehan kekuasaan. Grafik intensitas kegiatan politik mereka selalu meningkat tajam menjelang pemilu, yang itu pun bukan seruan kepada al-khayr maupun amar ma’ruf nahi munkar. Kalau pun sesekali bersikap kritis terhadap Pemerintah, seringkali itu dilatari oleh niatan memperoleh simpati rakyat, bekal wajib untuk bertarung rebutan suara.

Ini adalah potret ironi. Kalaupun toh parpol-parpol tersebut berhasil menduduki kekuasaan, sekian tahun pertama akan digunakan untuk mengembalikan modal pemilu sebelumnya dan sekian tahun terakhir adalah masa pencarian modal untuk pemilu berikutnya. Di tengah-tengahnya, bisa jadi dimanfaatkan untuk mempertebal kantong individu-individu partai, sebagamana terlihat selama ini bahwa aktifis-aktifis parpol Islam juga tidak sepi dari kasus-kasus korupsi. Jadi, dalam rentang masa berkuasa yang hanya lima tahun, berapa banyak waktu yang digunakan kesejahteraan rakyat, jika ada?

Kenyataan menyedihkan seperti ini tentu jauh dari gambaran sistem pemerintahan Islam. Karena Islam tidak mengenal sistem pemerintahan partai sebagaimana yang lazim dalam negara-negara demokrasi, maka fungsi partai di dalamnya bukanlah untuk merebut kekuasaan. Berbagai partai dapat hidup bersama dan berjuang demi kebaikan masyarakat, yaitu dengan membumikan amanat QS 03: 104 di atas.

Dalam habitat masyarakat Islam, partai-partai politik akan memiliki banyak waktu untuk membekali para anggotanya sekaligus mendidik masyarakat dengan tsaqafah Islam. Dan dengan tsaqafah itulah mereka mengukur mana ma’ruf mana munkar untuk kemudian mengeksekusi tindakan permuhasabahan terhadap pemerintah jika terjadi penyimpangan dan keteledoran, berusaha memperbaiki keadaan. Kritik diberikan secara ikhlas, tidak dihasung oleh syahwat kekuasaan.

Masalahnya, pewujudan pemerintahan Islam, yang jelas-jelas merupakan urusan politik itu, juga mestinya meniscayakan eksistensi parpol. Maka jika parpol-parpol yang ada larut marut dalam pragmatisme pesta konyol bernama pemilu, kemana kita akan menanam harapan?

Harus ada parpol Islam baru yang memahami dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Parpol yang tidak sekedar menjadikan Islam sebagai embel-embel dan hiasan, apalagi kuda tunggangan, tetapi memposisikannya sebagai ruh gerakan. Parpol yang menargetkan kembalinya kehidupan Islam dan serius memperjuangkannya sejak dalam pikiran. Parpol yang digawangi oleh individu-individu yang meski tidak ma’shum tetapi mempunyai komitmen tinggi terhadap Dien dan ummat. Dan bila pemilu hanya akan memandulkan perannya, maka partai tersebut tidak perlu ikut-ikutan berebut kursi. Sejarah-sejarah revolusi mengajarkan bahwa gerak perubahan mendasar justru berangkat dari jalanan, bukan dari gedung-gedung pemerintahan.

Mungkin, gara-gara tidak ikut pemilu, orang-orang tidak akan menyebutnya parpol. Silahkan, tapi dengan sedikit mengkorupsi Shakespeare dalam Romeo and Juliet-nya, kita bisa berkilah: “Apa arti sebuah nama? Toh mawar akan tetap wangi meski namanya diganti kamboja.”

Tentu itu hanya di awal. Pada saatnya kelak umat harus dibebaskan dari nalar politik negara-negara Barat, bahwa parpol tidaklah selalu sama dengan peserta pemilu, dan bahkan justru banyak kelompok-kelompok peserta pemilu yang sejatinya bukan partai politik melainkan UD, Usaha Dagang! Dan karenanya, golput bukanlah suatu dosa, atau sekedar ikut Gus Dur, melainkan justru wujud kesadaran berfikir. Wallahu a’lam.

~ by ahmad nadhif on September 15, 2008.

One Response to “parpol Islam terhadang pemilu”

  1. Golput is hopeless
    Tidak ada tujuan
    Capek, kecewa, kalah, dll
    Kenapa hak pilih tidak digunakan sebaik2nya
    Apakah karen kita tidak mendapatkan kue yang jadi rebutan?

    >> sal, jika pilihannya adalah hanya racun A dan racun B, maka tidak memilih justru merupakan pilihan yg waras.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: